Penyampaian SPT Tahunan

— —

Penyampaian SPT Tahunan

DASAR HUKUM

• Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• PMK-243/PMK.03/2014 (berlaku sejak 24 Desember 2014) tentang SPT
• PER-29/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Januari 2015) tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT.

CARA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara: (Pasal 2 ayat (1) PER-29/PJ/2014)

1. langsung;
   • Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   • Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. (Pasal 2 ayat (4) PER-29/PJ/2014)
   • Penyampaian SPT Tahunan secara langsung harus dilakukan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal: (Pasal 2 ayat (3) PER-29/PJ/2014)
     1. SPT Tahunan lebih bayar;
     2. SPT Tahunan pembetulan;
     3. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT;
     4. SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT; dan/ atau
     5. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
   • Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara ini, dilakukan pengecekan validitas NPWP oleh KPP Penerima SPT Tahunan. (Pasal 3 ayat (1) PER-29/PJ/2014)
   • Apabila berdasarkan pengecekan validitas NPWP, diketahui NPWP tidak valid: (Pasal 3 ayat (2) PER-29/PJ/2014)
     1. KPP penerima SPT Tahunan memberitahukan kepada KPP tempat WP terdaftar;
     2. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan proses validasi NPWP; dan
     3. kepada Wajib Pajak diberikan pemberitahuan. 
2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
   • Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara ini, dilakukan pengecekan validitas NPWP oleh KPP Penerima SPT Tahunan. (Pasal 3 ayat (1) PER-29/PJ/2014)
   • Apabila berdasarkan pengecekan validitas NPWP, diketahui NPWP tidak valid: (Pasal 3 ayat (2) PER-29/PJ/2014)
     1. KPP penerima SPT Tahunan memberitahukan kepada KPP tempat WP terdaftar;
     2. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan proses validasi NPWP; dan
     3. kepada Wajib Pajak diberikan pemberitahuan.
3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
   • Penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah diberikan label lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:
     1. Nama Wajib Pajak;
     2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
     3. Tahun Pajak;
     4. Status SPT Tahunan Nihil (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
     5. Jenis SPT Tahunan (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...);
     6. Nomor Telepon;
     7. Pernyataan; dan
     8. Tanda Tangan Wajib Pajak.
   • Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara ini, dilakukan pengecekan validitas NPWP oleh KPP Penerima SPT Tahunan. (Pasal 3 ayat (1) PER-29/PJ/2014)
   • Apabila berdasarkan pengecekan validitas NPWP, diketahui NPWP tidak valid: (Pasal 3 ayat (2) PER-29/PJ/2014)
     1. KPP penerima SPT Tahunan memberitahukan kepada KPP tempat WP terdaftar;
     2. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan proses validasi NPWP; dan
     3. kepada Wajib Pajak diberikan pemberitahuan.
4. e-Filing